Memanfaatkan Jasa Lembaga Survei Lokal: Potensi Pilkada Sulsel dan Sulbar 2010

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di 11 kabupatendi Sulsel secara serentak. Pilkada serentak tersebut dijadwalkan berlagsung hari Rabu, 23 Juni 2010. Keputusan jadwal disepakati oleh seluruh ketua KPU kabupaten/kota.

Daerah yang akan menggelar pilkada 2010 adalah Gowa, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Ditetapkannya hari kerja pada pertengahan pekan yaitu hari Rabu sebagai hari pemilihan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memilih. "Jika ditetapkan akhir pekan, apalagi diapit hari libur, kita khawatir masyarakat menggunakannya sebagai hari keluarga, santai, atau liburan," kata Jayadi.
Untuk tahapan lainnya, KPU belum membahasnya secara mendetail dalam pertemuan tersebut karena masih menunggu petunjuk teknis pilkada dari KPU pusat.
KPU masih akan melakukan pertemuan pada 28-31 Agustus mendatang untuk membahas lebih jauh masalah regulasi, anggaran, dan tahapan lainnya.
Tahapan yang dimaksud di antaranya, mulai jadwal sosialisasi, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, dan lainnya.
Sedangkan untuk Propinsi Sulbar di tahun 2010, akan berlangsung pilkada di dua kabupaten yaitu Mamuju dan Mamuju Utara.

Ajang pesta demokrasi ini tidak saja menjadi momentum pearlihan pemerintahan, namun akan menjadi wahana terkonsentrasinya potensi-potensi daerah untuk terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses Pilkada. Paling tidak roda ekonomi jelang Pilkada akan sangat terasa. Potensi ekonomi lain yang sesungguhnya bersinergi dengan upaya memetakan Pilkada dalam kerangka akademik adalah menyelenggarakan survei. Jika selama ini, proyek survei diberikan kepada lembaga yang telah memiliki sejumlah pengamalan dan memiliki reputasi yang baik, maka sepatutnya saat ini mulai dicoba untuk mengoptimalkan potensi lembaga survei yang ada di di daerah. Hal ini selain menjadi sebuah upaya untuk memberdayakan potensi lokal, lembaga survei lokal memiliki modal pemahaman kondisi sosial budaya. Dengan demikian, kost pengeluaran praktis hanya diperuntukkan pada biaya manajemen, meliputi: pelatihan-pembekalan surveyor, transportasi lokal, foto copy angket, biaya analisis, biaya konsultasi, dan honor.

Karena itu, jelang Pilkada serentak Sulsel, Sulbar, bagi pihak yang berkeinginan untuk ikut berkompetisi, seharusnya pada bulan Agustus ini mulai melakukan observasi dan kontrak dengan lembaga survei. karena untuk mengukur hasil survei sembari menjalankan rekomendasinya, dibutuhkaan paling minimal tiga kali surevi sampai menjelang Pilkada. karena jika diestimasi setiap survei memerlukan waktu sekita 2 sampai 3 bulan, yang di dalamnya sudah termasuk tahapan intervensi dan rekomendasi.

Saat ini Panrita institut telah menyiapkan perangkat dan telah menyusun sejumlah bahan dan alat untuk memberikan penawaran kepada pihak-pihak yang akan menggunakan jasa lembaga survei. Dengan senantiasa mengedepankan aspek profesionalisme, Panrita institut membuka ruang negosiatif untuk penawaran biaya jasa survei dan konsultasi dengan biaya yang sangat bersahabat.