Minggu, 25 Oktober 2009

makassar kota plural [bag.1

Kota Makassar terbentuk akhir abad ke-17 di sekitar Benteng Rotterdam. Sebagai kota kolonial, Makassar dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, seperti Melayu, Cina, Bugis, Jawa, dan tentu saja kelompok masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya. Pada tahun 1930, terdapat hampir 3500 penduduk Eropa, lebih dari 15.000 orang Cina, lebih dari 65 ribu penduduk bumi putera dari berbagai daerah di Hindia.
Pada decade awal abad ke-20 Kota Makassar telah berkembang menjadi kota cosmopolitan yang memiliki jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Di Pasarstraat (sekarang jl. Nusantara) setidaknya ada tiga toko pakaian besar yang masing-masing menunjukkan identitas kelompok masyarakatnya. Nama-nama “Hotchand Kemchand”, “Bombay Moerah”, dan “Liberty” yang secara eksplisit mengindikasikan asal negara pemiliknya, yakni India.
Sementara di Tempelstraat (Jl. Sulawesi) ada sebuah toko besar dengan nama dari bahasa Prancis “Au Bon Marche” dan “Femina.” Sedangkan di sekitar Goaweg (Mattoanging), terdapat toko yang memperdagangkan hasil-hasil peternakan yakni “Frisia.” Juga terdapat perusahaan taksi yang siap mengantar ke seluruh penjuru kota. Namun tidak sedikit penduduk yang telah tampil mentereng dengan sedan Italia Fiat, atau sedan Amerika Dodge, termasuk yang paling mewah Dodge Six De Luxe dengan 7 tempat duduk. Semuanya dapat dipesan langsung melalui layanan telepon. Kesan kosmopolit semakin diperkuat dengan hadirnya 9 konsultan yang mewakili Negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan Cina.
Terdapat kesan adanya keterputusan histories antara daerah yang kela menjadi kota Makassar yakni bekas benteng Somba Opu yang pernah menjadi pusat perdagangan di bawah control penguasa Gowa. Dengan demikian, pertumbuhan kota selalu beriringan dengan proses bertumbuhnya sumber-sumber kekuasaan. Kota berkembang sekaligus menjadi symbol-simbol kekuasaan.
Brenda Yeoh mengatakan bahwa kota colonial adalah satu entitas terpisah yang memiliki 3 karakteristik yang spesifik: pertama, adanya masyarakat yang sangat beragam (plural); kedua, dalam fluralitasnya, kota mengandung hirarki masyarakat dengan kelompok ras tertentu sebagai elite, yang lain berada di tengah, dan komunitas terbesar adalah pribumi; ketiga, posisi penguasa yang berada di puncak hirarki secara tersu menerus berada di tangan raqs colonial kulit putih. (Yeoh 1996)....

Selasa, 18 Agustus 2009

“Saving Private Ryan”

“Saving Private Ryan” sebuah film karya Steven Spielberg yang dibintangi Tom Hans sungguh menjadi gambaran realitas perang. Berlatar perang Dunia II oleh tentara Amerika dan Jerman bertempur dengan sengit di salah satu kota di Prancis.
Film itu menunjukkan salah satu sisi manusiawi dari sebuah peperangan. Bahwa perang tidak hanya berupa senjata, tank, ranjau dan granat, akan tetapi, nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip melebur batas-batas rasial, agama, negara, umur, bahkan hidup dan mati menjadi sesuatu yang tak berbatas.
Misi menyelamatkan seorang nyawa bernama James Francois Ryan, merupakan titah langsung dari Panglima Tertinggi Abraham Lincoln, demi mengimbangi isi telegram yang ditujukan kepada Ibu Ryan, yang sebelumnya telah mengabarkan ketiga saudara Ryan telah gugur di medan pertempuran.
Namun, Ryan tidak bergeming, meski ia merasa kehilangan, membayangkan sang Ibu yang sedih, ia justru bertekad menyelesaikan perang bersama teman-temannya yang telah dianggapnya sebagai saudara. Ia menolak untuk pulang. Karena memilih pulang pun tidak membuat saudara-saudaranya kembali. Ryan memilih untuk bertahan besarama prajurit-prajurit yang tersisa mempertahankan sebuah jembatan yang menjadi basis pertahanan terpenting menghadang para serdadu Hitler.

Sabtu, 15 Agustus 2009

Memanfaatkan Jasa Lembaga Survei Lokal: Potensi Pilkada Sulsel dan Sulbar 2010

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di 11 kabupatendi Sulsel secara serentak. Pilkada serentak tersebut dijadwalkan berlagsung hari Rabu, 23 Juni 2010. Keputusan jadwal disepakati oleh seluruh ketua KPU kabupaten/kota.

Daerah yang akan menggelar pilkada 2010 adalah Gowa, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Ditetapkannya hari kerja pada pertengahan pekan yaitu hari Rabu sebagai hari pemilihan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memilih. "Jika ditetapkan akhir pekan, apalagi diapit hari libur, kita khawatir masyarakat menggunakannya sebagai hari keluarga, santai, atau liburan," kata Jayadi.
Untuk tahapan lainnya, KPU belum membahasnya secara mendetail dalam pertemuan tersebut karena masih menunggu petunjuk teknis pilkada dari KPU pusat.
KPU masih akan melakukan pertemuan pada 28-31 Agustus mendatang untuk membahas lebih jauh masalah regulasi, anggaran, dan tahapan lainnya.
Tahapan yang dimaksud di antaranya, mulai jadwal sosialisasi, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, dan lainnya.
Sedangkan untuk Propinsi Sulbar di tahun 2010, akan berlangsung pilkada di dua kabupaten yaitu Mamuju dan Mamuju Utara.

Ajang pesta demokrasi ini tidak saja menjadi momentum pearlihan pemerintahan, namun akan menjadi wahana terkonsentrasinya potensi-potensi daerah untuk terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses Pilkada. Paling tidak roda ekonomi jelang Pilkada akan sangat terasa. Potensi ekonomi lain yang sesungguhnya bersinergi dengan upaya memetakan Pilkada dalam kerangka akademik adalah menyelenggarakan survei. Jika selama ini, proyek survei diberikan kepada lembaga yang telah memiliki sejumlah pengamalan dan memiliki reputasi yang baik, maka sepatutnya saat ini mulai dicoba untuk mengoptimalkan potensi lembaga survei yang ada di di daerah. Hal ini selain menjadi sebuah upaya untuk memberdayakan potensi lokal, lembaga survei lokal memiliki modal pemahaman kondisi sosial budaya. Dengan demikian, kost pengeluaran praktis hanya diperuntukkan pada biaya manajemen, meliputi: pelatihan-pembekalan surveyor, transportasi lokal, foto copy angket, biaya analisis, biaya konsultasi, dan honor.

Karena itu, jelang Pilkada serentak Sulsel, Sulbar, bagi pihak yang berkeinginan untuk ikut berkompetisi, seharusnya pada bulan Agustus ini mulai melakukan observasi dan kontrak dengan lembaga survei. karena untuk mengukur hasil survei sembari menjalankan rekomendasinya, dibutuhkaan paling minimal tiga kali surevi sampai menjelang Pilkada. karena jika diestimasi setiap survei memerlukan waktu sekita 2 sampai 3 bulan, yang di dalamnya sudah termasuk tahapan intervensi dan rekomendasi.

Saat ini Panrita institut telah menyiapkan perangkat dan telah menyusun sejumlah bahan dan alat untuk memberikan penawaran kepada pihak-pihak yang akan menggunakan jasa lembaga survei. Dengan senantiasa mengedepankan aspek profesionalisme, Panrita institut membuka ruang negosiatif untuk penawaran biaya jasa survei dan konsultasi dengan biaya yang sangat bersahabat.

Rabu, 12 Agustus 2009

kita adalah sel-sel Indonesia

oleh: subarman

”Merawat rumah Indonesia” , inspirasi dari Komaruddin Hidayat, bahwa Indonesia ini adalah rumah kita yang seharusnya dirawat agar tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat bernaung kita. Ungkapan itu sangat filosofis dan menggugah semangat kebangsaan kita, di saat segelintir orang yang mengtasanamakan agama, membawa-bawa nama Tuhan sambil membunuh manusia lain. Indonesia ini adalah rumah kita, seharusnya kita jaga bersama, tidak hanya dari gangguan dari orang asing, akan tetapi menjaga agar kita sesama penghuni saling menguatkan. Kita tidak boleh saling menyalahkan ketika atap bocor, atau cat dinding rumah tergerus, atau banyak sampah di pekarangan, itu semua tidak untuk diperdebatkan, namun membutuhkan kerja nyata untuk segera diselesaikan bersama.

Indonesia, bagaimanapun adalah sebuah rangkaian sejarah yang harus terus berlanjut. Kita butuhkan Indonesia hingga waktu yang lama, sampai kita mati. Karena itu rasa ke-Indonesiaan kita harus terus terpelihara. Siapapun kita adalah duta yang berperan untuk Indonesia yang lebih baik. Agar kelak anak dan cucu-cucu kita dapat meneruskan rangakain sejarah Indonesia yang lebih baik lagi.

Lupakan semua hal yang bisa menggerus jiwa keIndonesiaan kita. Orang-orang yang pernah berbuat culas di negeri ini -koruptor, teroris, penjilat, pendusta, pemalak, dan sejenisnya-, lupakanlah mereka, mereka hanya segelintir dibanding kita yang Indonesia, anggaplah mereka tidak pernah ada di Indonesia. Tanpa mereka Indonesia pasti lebih baik.

Yang kita butuhkan adalah janji yang ditepati, pejabat yang tulus mengabdi, pekerja yang penuh dedikasi, polisi yang santun, tentara yang berani, pengemis yang yang tidak lagi ingin mengemis, anggota KPU yang netral, pelacur yang bermimpi menjadi istri bupati (dan bupati itu berani menyampaikan ke istri tentang niatnya mengawini si pelacur), penagih yang ramah, mahasiswa yang terus belajar, dosen yang tidak sombong, pemain sinetron yang ingin beralih profesi jadi sutradara layar lebar, pemain band yang sering ikut festival tapi tidak pernah dapat trophi, penggiat LSM yang kritis, wartawan yang tidak sering sakit kepala, hakim yang adil, advokat yang lihai, perantau yang kehabisan uang, mantan menteri yang karena partainya kalah di pemilu sekarang tidak menjabat lagi, anggota geng motor yang kehabisan bensin, pencari kayu bakar yang tersesat di hutan, pak RT yang ibu RTnya sering marahi warganya, kontraktor yang punya banyak utang untuk kerja proyek, pelajar yang tekun, petani yang menggarap sawah sendiri, nelayan yang kuat, ulama yang tidak menuduh, FB'ers yang tahan lama, pemain poker yang kehabisan chips, seorang gadis tua yang takut tidak dapat jodoh, laki-laki berumur yang takut menikah, Rektor yang sebenarnya tidak setuju dengan BHP, penjual tomat yang di rumahnya tidak pernah makan sayur, penjual ikan di siang hari, dokter yang tidak malpraktek, Ibu yang sayang anak, peselingkuh yang hati-hati, Suami yang peduli, pemabuk yang insaf, peminum kopi yang suka berbagi. Mereka semua adalah Indonesia.

Siapapun kita adalah sel-sel Indonesia yang jika berfungsi dengan baik, akan bergerak membentuk rangkaian Indonesia yang kokoh dan bermartabat.

Selasa, 11 Agustus 2009

Sejarah Kapitalisme

oleh: Subarman
review buku Civilization And Capitalism,15th-18th Century, Volume II: The Wheels of Commerce, Collins/Fontana Press 8 Grafton Street, London 1988, (670 halaman) karya Fernand Braudel

Setelah berhasil menyingkirkan saingan utamanya (sosialisme) pada kancah pertarungan ideologi (perang dingin) membangun peradaban dunia, kapitalisme kini menjadi satu-satunya sistem perekonomian yang menguasai peta global perekonomian dunia. Perkembangan mutakhir kapitalisme tersebut bukan tidak luput dari kritikan dari para ilmuan poros Marxist maupun kaum Humanis, kapitalisme justru bermetamorposis menjadi sistem yang kuat, yang berdialektis bersama kritikan yang menyertainya.
‘Peradaban dan Kapitalisme’ adalah sebuah proyek besar yang dilakukan oleh Braudel dengan melakukan pengkajian konferehensif dan analisa yang mendalam tentang latar belakang, proses, hingga menjawab bagaimana sistem kapitalisme mampu bertahan hingga sekarang. The Wheels of Commerce adalah jilid kedua yang merepresentasikan gaya penulisan aliran sejarah Annales (sejarah total) dengan menguraikan secara rinci setiap detail kondisi demografis, menggambarkan secara lengkap struktur geografis, sampai pada pola interaksi yang dibangun oleh kelompok-kelompok pedagang kecil (penjaja) hingga terbentuknya jaringan perdagangan besar lintas kota dan pulau.
Pada bagian pertama, ‘Instrumen Pertukaran’ berisi bahasan tentang pengembangan modal dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Asal-usul kapitalisme tidak sekadar menguhubungkannya dengan pertukaran, karena produksi sebagai pembagian kerja membutuhkan tenaga kerja untuk menukar barang-barang. Bagian ini juga menguraikan evolusi sistem perdagangan di Eropa dengan mengidentifikasi aktivitas dan mekanisme perdagangan yang lebih variatif. Berkembangnya pasar raya, pengenalan wadah untuk menampung persediaan barang-barang (gudang, depot, lumbung), dan pengenalan uang kertas sebagai alat penukaran.
Pada bagian kedua, ‘Pasar dan Ekonomi’ diuraikan tentang pasar dengan komponen pendukung; distibutor, toko, bazar, stok pertukaran secara detail. Pada bagian ini, Braudel menekankan posisi strategis pasar. akan menentukan sirkulasi dan distribusi perdagangan yang efektif.
Berikutnya, tentang ‘Kapitalisme Menjauh dari Rumah’ (Bab 3). Pada bagian ini, diuraikan situasi (kehidupan) perekonomian sebagai prakondisi kapitalisme. Kondisi kehidupan pedesaan di Eropa Barat pada saat itu terdiri dari tuan tanah dan petani. Konsekuensinya sangat memungkinkan terjadinya manipulasi. Prakondisi sistem kapitalis dari manajemen dan rasionalisasi ekonomi pemilikan tanah yang menguraikan tentang proses pergeseran kapitalisme ke pola yang lebih besar lintas kota dan pulau. Pada bagian ini juga mengkaji batasan logik tentang derivasi kata ‘kapital’ (modal), ‘kapitalis’, dan ‘kapitalisme’.
Pada bagian keempat ‘Kapitalisme di Lapangan Sendiri’ secara umum berisi tentang mekanisme produksi dan distribusi. Juga disinggung tentang potensi monopolistik Negara dengan memanfaatkan otoritasnya untuk mengintervensi. Juga menguraikan perkembangan kapitalisme dalam skala yang lebih besar dan komplit, serta tingkatan mutakhir dari kapitalisme yakni munculnya perusahaan industri.
Bagian akhir dan yang paling penting adalah ‘Masyarakat sebagai bagian dari Sistem’, sebuah penelusuran realitas sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pola umum sistem kapitalisme. Uraian tentang hirarki sosial, dan pluralisme masyarakat merupakan gambaran umum sebuah struktur sosial yang menjadi pondasi kuat bagi kemapanan kapitalisme. ‘A Set of Sets’, adalah gambaran masyarakat yang telah menjadi bagian dari sistem. Suatu proses sejarah yang berlangsung lama, sebagai sebuah bentuk integrasi antar jalur perdagangan antar-benua. tampilan struktur sosial yang mencakup tidak hanya keseluruhan elemen yang berinteraksi, namun faktor geografis, demografis, serta kekuatan alam lainnya, tidak boleh terabaikan.

Senin, 10 Agustus 2009

Tradisi Bahari Sulawesi Selatan

oleh: Subarman
Pengantar
Premis Christian Pelras dalam bukunya Manusia Bugis (2006) tentang nenek moyang Bugis sebagai seorang petani, telah memberi perspektif baru sekaligus meruntuhkan kuatnya keyakinan yang mengakar dalam orang Bugis, bahwa nenek moyang mereka adalah seorang pelaut ulung. Pelaut ulung yang diasosiasikan dengan Pasompe, yang secara terminologi berarti orang yang melakukan pelayaran, sedangkan kesimpulan umum diartikan sebagai saudagar laut. Menurut Pelras, tradisi pelaut orang-orang Bugis tidak lebih dari sekadar refleksi dari tuntutan survival hidup. Orang Bugis melakukan pelayaran bukan untuk berdagang, akan tetapi untuk mencari lahan pertanian baru dan kemudian mendirikan perkampungan. Hal ini dikaitkan dengan kecenderungan adanya kelompok-kelompok Bugis dalam jumlah yang relatif besar dan mengikatkan diri dalam sebuah kelompok perkampungan, yang dijumpai di beberapa tempat di antaranya; kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Malaysia dan Singapura.
Kejayaan tradisi bahari Bugis-Makassar dalam tinjauan historis tidak terlepas dari upaya hegemonik dan sangat rentan dengan dimensi politik. Kerajaan yang mampu menguasai laut, akan tampil sebagai penguasa dan pemegang kendali perekonomian. Kerajaan Gowa dan Bone yang pernah berjaya pada sekitar abad XV – XVI merupakan representasi kerajaan Sulawesi Selatan yang berorientasi pada tradisi kemaritiman, dengan mengoptimalkan fungsi pelabuhan laut sebagai sarana transportasi, sentra perdagangan, sekaligus sebagai benteng pertahanan.
Tradisi bahari dalam masyarakat Bugis-Makassar telah berlangsung sejak jaman kerajaan. Bahkan dalam naskah kuno La Galigo, disebutkan bahwa tradisi bahari telah dimulai jauh sebelumnya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan peradaban, serta berubahnya orientasi pemegang otoritas negara, menyebabkan tradisi bahari menjadi semacam cerita kuno yang tidak lagi mampu teraktualkan dalam konteks kekinian. Kejayaan tradisi bahari yang pernah tercipta pada jaman kerajaan hingga jaman Hindia Belanda, menjadi oase di tengah keterpurukan kondisi perekonomian masyarakat pesisir/nelayan. Masyarakat nelayan hanya menjadi buruh yang setiap hari dituntut memperoleh hasil tangkapan ikan tanpa berhak menentukan (nilai) pasar untuk komoditi hasil keringat mereka sendiri. Mereka tidak dapat menentukan harga, termasuk apabila mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Hal lain yang cukup signifikan adalah berkurangnya daya saing alat produksi serta mulai menipisnya sumber daya alam.
Rapuhnya tradisi bahari juga ditandai dengan kurangnya perhatian negara terhadap batas-batas teritori laut dan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kasus Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di Mahkamah Internasional, serta kasus Blok Ambalat yang hingga sekarang masih menjadi sengketa, memberi warning kepada kita, bahwa ancaman terhadap integritas negara telah menjadi nyata, akibat kelalaian kita dalam memelihara dan menjaga aset dan kekayaan negeri kepulauan yang bernama Indonesia.

Kejayaan dan Tradisi Bahari
Banyak pendapat skeptis bahwa jiwa pelaut Sulawesi Selatan sudah pudar atau mati, bahkan nelayan yang handal tidak pernah ada, yang ada hanya Pasompe atau yang akrab dikenal sebagai saudagar laut.
Mukhlis dalam “Upaya Memahami Kebudayaan Maritim” (1994) menguraikan bahwa sebelum tahun 1500 telah berdiri tiga dinasti pemerintahan yang berbasis maritim, yaitu Luwu, Tompotikka dan Weweng Riu. Namun, dalam perkembangannya, di penghujung abad ke-15, dinasti yang berbasis maritim tersebut runtuh dan digantikan dengan pemerintahan yang berbasis agraris.
Meskipun demikian, kerajaan Gowa yang mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-16, mengeluarkan kebijakan yang berorientasi maritim, di antaranya :
(1) mengatur dan menguasai produksi pertanian dan hasil-hasil hutan di pedalaman untuk komoditi perdagangan maritim;
(2) penguasaan jalur pelayaran di bagian timur Nusantara dan menjadikan Somba Opu sebagai tempat pelabuhan transito utama bagi perdagangan rempah-rempah dari Maluku;
(3) menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar;
(4) membangun angkatan perang dan benteng perhanan;
(5) meningkatkan hasil perdagangan dengan membangun jaringan perdagangan yang dikontrol dengan ketat; dan
(6) membangun sistem birokrasi yang menunjang kegiatan sosial ekonomi dan politik.
Kebijakan kerajaan Gowa yang berbasis maritim tersebut membuka alternatif baru dalam peta pelayaran dan perdagangan dunia. Setelah Malaka direbut oleh Portugis, praktis mempengaruhi pola perdagangan yang berkorelasi signifikan dengan konstalasi politik internasional. Hadirnya pelabuhan Makassar sebagai sentra baru bagi para pedagang internasional didukung oleh kompleksitas tatanan dan proses dinamika kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya kemaritiman, yang menurut Mukhlis, terdiri dari tiga tradisi budaya maritim, yakni :
(1) tradisi yang diwakili oleh para bangsawan (elit birokrasi);
(2) masyarakat marginal (orang kaya, ponggawa); dan
(3) para penduduk pinggiran (tupabbiring).
Tiga golongan ini merupakan pendukung utama tradisi maritim, suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Namun kebijakan orientasi maritim yang tidak didukung dengan infrastruktur militer, hanya menunggu waktu menuju titik kehancuran. Di tengah geliat persaingan negara-negara koloni melakukan ekspansi Makassar akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Hanya kurang lebih seabad dalam kejayaannya, pada pertengahan abad ke-17 (1667 M), Makassar ditaklukkan oleh Belanda, yang secara politis dan ekonomis sangat mempengaruhi tradisi bahari Makassar.
Jaringan internasional yang telah dibangun tersebut, dibatasi dengan ketat, bahkan dilarang. Monopoli yang diterapkan Belanda telah berimplikasi menurunnya aktivitas perdagangan dan pelayaran di pelabuhan Makassar. Bahkan Gubernur penguasa Makassar pada saat itu mengeluarkan kebijakan larangan berlayar dan mencari ikan terhadap masyarakat, dan mengubah orientasi pencahariannya pada lahan pertanian. Kebijakan kontroversial ini menimbulkan social shock, dan pada akhirnya memberi kontribusi bagi terciptanya kemiskinan kultural.

Kaum Migran yang Solid
Kekalahan kerajaan Gowa/Makassar memberi pengaruh bagi beralihnya jalur perdagangan ke penjuru barat semenanjung Melayu, Sumatera, terutama Kepulauan Riau dan Kalimantan dan ke arah selatan hingga perairan dan pantai utara Australia. Dalam tinjauan dinamika tradisi internal (Sulawesi Selatan), terjadi transformasi budaya yang fundamental. Kerajaan Bone yang berkoalisi dengan Belanda dalam perang melawan Gowa telah menyudutkan Wajo yang memilih posisi netral, namun dianggap berkhianat oleh kerajaan-kerajaan Bugis (Bone). Wajo akhirnya mengkompensasi kekalahannya dengan memusatkan energinya pada aktivitas perdagangan.
Pada era ini, kelompok-kelompok migran bugis mulai bergerak meninggalkan tanah kelahirannya menuju wilayah-wilayah yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik, wilayah-wilayah yang sebelumnya telah mereka singgahi pada saat mereka melakukan aktifitas pelayaran dan perdagangan. Migran-migran tersebut berlayar bersama keluarga dan selanjutnya membuka tradisi dan jaringan baru mendukung tradisi bahari yang kuat. Hingga abad ke-18, migran-migran Bugis tersebut menjadi kekuatan pendukung bagi kaum migran Bugis Makassar dalam membangun kekuatan baru sekaligus menorehkan sejarah menaklukkan Sultan Johor, serta membangun sistem kontrol terhadap pelabuhan-pelabuhan Melayu dan Selangor. Prestasi ini, bahkan dicapai di bawah kontrol dan hegemoni Belanda.
Berkali-kali Belanda berusaha ‘menyerang’ perekonomian kaum migran, namun mampu dimentahkan oleh kelompok-kelompok semi independen yang kadang-kadang cukup tersatukan oleh beberapa kesultanan kecil penguasa sepanjang pantai. Hingga pada tahun 1756, Migan Bugis menerapkan strategi gudang pasar (entrepot) di Riau, yang memungkinkan mereka menguasai persaingan pasar. Pada perkembangan selanjutnya, Riau menjadi pelabuhan yang telah ramai oleh para pedagang Cina, Inggris, Muangthai, dan pedagang-pedagang dari Jawa.
Keberhasilan kaum migran Bugis dalam menancapkan hegemoni mereka di negeri rantau, ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 1784, Belanda memaksa orang-orang Bugis meninggalkan Riau sebagai pusat dagang dan kekuatan perangnya. Namun revolusi Perancis (1789) yang mempengaruhi konstalasi politik yang luas, membawa implikasi beralihnya hegemoni kekuatan politik di Asia Tenggara, termasuk Riau, di bawah kendali Inggris.
Inggris yang memiliki tradisi dan kekuatan maritim yang besar, akhirnya berhasil merebut Selat Malaka yang memiliki posisi strategis dalam peta pelayaran dan geopolitik internasional. Selat Malaka dipilih oleh Inggris sebagai pusat koloninya di Asia Tenggara dan selanjutnya menerapkan kebijakan dagang terbuka, memberi efek bagi berlangsungnya aktivitas perdagangan yang kondusif bagi kaum migran Bugis. Menurut Hooridge dalam “The Lambo or Prahu Bot” (1979), di abad ke-19 perahu-perahu dagang Bugis meningkat pesat dan tersebar di semua daerah pemukiman dagang Bugis. Migran Bugis muncul sebagai kekuatan dagang besar yang mampu mengimbangi kekuatan Cina di Asia Tenggara. Rentangan sejarah migran Bugis dalam membangun kekuatan dagang tersebut terus berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan.

Fluktuasi Budaya Bahari Setelah Kemerdekaan
Tradisi berlayar pelaut Bugis tetap memerankan posisi yang strategis dalam pelayaran tradisional di Indonesia. Hal ini terutama didukung oleh kuatnya jaringan-jaringan yang selama berabad-abad telah terbentuk dan mengakar. Setelah proklamasi kemerdekaan, perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan signifikan nampak pada mulai diperkenalkannya jenis Lambo yang menurut Hoordige menyerupai bentuk sekoci, bergaya Inggris. Juga dikenal konstruksi Nade (layar dan tali-temali) sekitar tahun 1920 untuk memenuhi kebutuhan akan perahu dengan laju cepat, ketika pertama kali dibawa ke Indonesia melalui jalur Singapura oleh perusahaan-perusahaan Bugis dan dari Hongkong oleh anggota klub lomba perahu Belanda yang kaya di Batavia.
Berbeda dengan masa kejayaan kerajaan, perusahaan nasional dan swasta tidak lagi menjadi motor penggerak dan penyambung antara perikanan rakyat dan pemerintah seperti halnya yang pernah diterapkan oleh birokrasi kerajaan Gowa. Birokrasi hadir hanya sebagai penagih pajak (bea cukai), sehingga terkadang dengan alasan besarnya jumlah pajak dan komplitnya pengurusan administrasi, menjadi penyebab suburnya aktivitas penyelundupan.
Matinya tradisi bahari adalah akumulasi dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberdayakan potensi kemaritiman. Pendekatan pembangunan yang tidak berpijak pada akar budaya maritim, mengakibatkan hilangnya potensi maritim yang pernah dimiliki. Ketidakmampuan melakukan eksplorasi dan penetrasi daerah-daerah baru secara signifikan memengaruhi berkurangnya produksi, akibat pengerukan yang tidak terkontrol. Sementara, desain pola kebijakan pemerintah masih belum menunjukkan keberpihakan terhadap dukungan untuk membangun masyarakat bahari. Selain itu, demi menjaga integritas sebagai negara kepulauan, dibutuhkan political wil dari pemerintah yang mengarah pada peningkatan pertahanan kemaritiman yang secara sinergis akan melakukan pengawasan dan pengoptimalan potensi, serta observasi wilayah (pulau) baru yang belum terjamah, demi menghindari terulangnya sengketa wilayah perbatasan yang akhirnya akan merugikan negara secara materil, sekaligus menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.

Minggu, 09 Agustus 2009

tabrakan beruntun di jl alauddin, depan warkop cappo

tabrakan beruntun di depan warkop cappo, jl alauddin Makassar, melibatkan tiga mobil dalam keadaan rusak ringan, terjadi sekitar pukul 15.15 wita. tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun sempat menimbulkan kemacetan sekitar satu km. (prt.ol)